SEJARAH SINGKAT " BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

Rentang sejarah Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara dapat dikatakan dimulai pada tahun 1971, diawali dengan berdirinya lembaga Research Center Udang (RCU) yang secara hierarkhi berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Departemen Pertanian. 

Sasaran utamanya adalah meneliti siklus hidup udang windu (Penaeus monodon) dari proses kematangan telur (gonad), perkembangan larva hingga dewasa secara terkendali untuk selanjutnya dibudidayakan di tambak.

Pada tahun 1978 berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. : 306/Kpts/Org/5/1978 tentang susunan organisasi dan tatalaksana balai, telah diatur dan ditetapkan lembaga yang semula bernama Research Center Udang menjadi Balai Budidaya Air Payau (BBAP). BBAP Jepara ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi akuakultur, dimana komoditas yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada udang windu saja, tetapi juga komoditas ikan bersirip, ekinodermata dan moluska air.

Pada periode ini BBAP Jepara telah berhasil menorehkan prestasi gemilang yang menjadi pendorong bagi perkembangan industri udang secara nasional. Keberhasilan yang diraih adalah dengan diterapkannya teknik pematangan gonad induk udang dengan cara ablasi mata, sehingga hal tersebut dapat mengatasi kesulitan penyediaan induk matang telur yang pada masa itu merupakan masalah yang serius. Dengan keberhasilan penemuan teknik ablasi mata tersebut telah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha pembenihan (hatchery).

Selanjutnya selain keberhasilannya dalam hal teknik ablasi mata, pada periode 1979-1988 BBAP Jepara juga telah berhasil melakukan pengkajian teknologi pembenihan udang skala rumah tangga (backyard hatchery). Dalam waktu yang singkat usaha backyard hatchery ini telah berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir & nelayan sekitar Jepara. Sejak tahun 1993 usaha ini mulai berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Pada era masa kepemimpinan Presiden KH. Abdulrahman Wahid, telah dibentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan yang merupakan cikal bakal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga akhirnya berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. : 26C/MEN/2001, BBAP Jepara mengalami perubahan nama & status (eselonisasi) menjadi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP), peningkatan status dari eselon III menjadi eselon II. Kedudukan BBPBAP Jepara merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara administratif dan teknis bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan & Perikanan.

Diklat dasar litkayasa dan perekayasa

Jepara 28 september 2015 telah dibuka diklat dasar litkayasa dan perekayasa. Tujuan dari kegiatan tersebut diharapkan para peserta diklat bisa memahami tugas dan fungsi litkayasa dan perekayasa. Untuk jumlah peserta dari perekayasa berjumlah 30  orang dan jumlah peserta dari litkayasa berjumlah 47 orang.
Adapun panitia pelaksana dari BPSDMKP Sukamandi.Pemberi materi dalam kegiataan ini adalah pegawai BPPT. Karena BPPT adalah pembina dari kedua jabatan fungsional litkayasa dan perekayasa.

Proses sandblasting

cegah kegiatan destructive fishing

Sail Tomini,kapan ada SAIL KARIMUN JAWA atau SAIL kepuluan seribu??

Sail tomini memang acara yang mengundang perhatian nasional, dan dunia . Diharapkan dengan sail tomini banyak wisatawan yang datang dan bisa menikmati keindahan di Tomini. Acara ini berjalan dengan lancar. Dihadiri oleh presiden indonesia Jokowi dan ibu negara, nampak puloa megawati soekarnoputri presiden ke lima RI,menteri kalutan dan perikana ibu susi pudjiastuti , menko kemaritiman rizal ramli dan menko PMK puan maharani.
Keindahan alam indonesia tidak hanya di tomini tetapi masih banyak lagi kepulauan2 yang bisa dijadikan sail2 yang lainnya. ambil contoh karimun jawa dan kepulauan seribu.mudah2 selain sail tomini  di daerah 2 lainnya bisa mengadaka sail2 yang lain, dengan begitu maka pembangunan kelautan perikanan bisa dipercepat. Selain dari kementerian kelautan dan perikanan diharapkan pemda2 setempat juga ikut dalam mengedepan kan keluatan dan perikanan sebagai sumber pendapatan daerah.
Maju terus dunia perikanan dan kelautan.

bu susi dalam gambar ( srikandi indonesia )

240 persen produksi ikan naik

Dengan ditetapkan nya kebijakan untuk menindak tegas para pelaku illegal fishing. Sekarang nelayan kita bisa merasakan hasilnya. Berita terbaru bahwa produksi ikan kita meningkat sekitar 240 persen. Selama 9 bulan kebijakan ini telah berhasil membuat suatu perubahan.\
Memang pada perjalannya kebijakan tersebut mendapatkan pro dan kontra, dan itu sudah hal biasa. Tetapi demi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara, kebijakan ini harus dilaksanakan. Sudah beberapa banyak kapal - kapal pencuri ikan yang telah ditenggelamkan. Itu sudah membuktikan bahwa dengan luasa wilayah yang luas banyak potensi ikan kita yang telah dicuri.
Semoga keniakan ini akan terus berlanjut demi untuk kesejateraan nelayan pada umumnya. maju terus bu susi jangan pernah tinggalkan nelayan. Saya percaya dengan dipimpin anda maka kementrian kelautan dan perikanan akan terus berkibar.

alat penarik kapstan untuk nelayan

rumpon portable

ibu susi si srikandi kelautan dan perikanan, membongkar sindikat besar perusahaan china

Dalam satu tahun belakangan nama ibu susi semakin terkenal di masyarakat Indonesia. Menteri kabinet jokowi yang paling nyentrik dan paling berani dalam mengambil kebijakan. Keberaniannya di ibarat kan seperti Srikandi. Dari sifatnya yang terkesan cuek mencerminkan beliau tidak terlalu formal dan lebih terkesan santai.
Baru- baru ini  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membongkar sindikat besar dalam illegal fishing, unreported and unregulated (IUU) fishing atau pencurian ikan yang dilakukan Pingtan Marine Enterprise (PME).
Menteri Susi menjelaskan, perusahaan perikanan ini didirikan di Cayman Island dan berkantor pusat di China. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham Amerika Serikat Nasdaq.
"Mereka memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT Antarticha Segara Lines yang merupakan empat perusahaan tergolong dalam perusahaan yang melakukan pelanggaran berat," ujarnya di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9).
Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah melakukan kajian hukum dan menyusun langkah hukum yang akan dilakukan terhadap PME. Susi mengklaim, pengacara kawakan, Todung Mulya Lubis juga membantu dalam langkah hukumnya.
"Ini untuk menghentikan distribusi ikan yang ditangkap secara IUUF, menghentikan keuntungan perusahaan dari kegiatan IUUF dan memastikan agar pelaku IUUF tidak mendapatkan dana publik melalui bursa saham," tutup Susi.
Kini semakin jelas saja bahwa sudah puluhan tahun sumber daya kelautan dan perikanan kita dicuri bahkan dirampok terang -terangan oleh mafia -mafia illegal fishing.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2015.

JAKARTA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggelar Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas) KKP Tahun 2015. Acara yang diselenggarakan tanggal 09-11 September  2015 di hotel Sahid, Jakarta ini mengambil tema :

“…LAUT MASA DEPAN BANGSA …”.

Dalam acara ini menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli membuka RAKORNAS Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan ditandai dengan pemukulan Gong di Hotel Sahid Jakarta, ( Kamis 10/11.). Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur bank Indonesia, Kepala BPS, Kepala LAPAN, Komisi IV DPR – RI, Gubernur provinsi se Indonesia, Kepala UPT, Kepala dinas perikanan dan kelautan ( kota / kab ) dan Para stakeholders bidang kelautan dan perikanan.

Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutannya memberikan paparan tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Dan disela – sela acara dilakukan penandatangan kerjasama dengan  bank Indonesia , BPS dan Lapan.

Maksud dan tujuan diadakan acara rakornas ini adalah untuk percepatan pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan perikanan dan kelautan. Percepatan pembangunan ini juga untuk mendukung program nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan presiden Jokowi.

Ada hal yang menggembirakan dari badan statistic nasional Indonesia bahwa Kebijakan moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 14 November 2014 lalu mulai dirasakan manfaatnya oleh sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya kenaikan pendapatan di sektor tersebut yang dihitung dalam 2015.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan di sektor perikanan mulai akhir 2014, atau setelah kebijakan moratorium diberlakukan. Kenaikan terjadi di semua sub sektor perikanan yang ada di Tanah Air. Termasuk, meningkatnya jumlah produksi ikan, turunnya harga sejumlah ikan jenis premium dan juga terjadinya kenaikan neraca perdagangan.

Dari data BPS, kenaikan produksi perikanan pada periode Januari-April 2015 terlihat cukup signifikan karena bisa mencapai 50,32 juta ton, dibanding periode yang sama tahun 2013 dan 2014. Meski sementara, jumlah tersebut sudah cukup mewakili bagaimana kondisi sektor perikanan saat ini. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri KP No.56/2014 tentang Moratorium Izin untuk Kapal eks Asing dan Peraturan Menteri KP No.57/2014 tentang Pelarangan Transhipment untuk ke Luar Negeri, terjadi penurunan volume dan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Mudah2an denga adanya Rakornas ini nelayan se indonesia bisa lebih sejahtera. Dan dengan momentum rakornas BBPI Semarang bisa lebih semanagat menghasilkan inovasi – inovasi yang lebih kreatif.

Uji coba mesin 5.5HP berbahan bakar gas

Periode peralihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) harus sudah dilaksanakan dari sekarang dan menjadi masalah pertama karena ketidakseriusan kita dalam menyikapi hal ini. Polusi dan pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi masalah kedua. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tanpa adanya alternatif bahan bakar lainnya menjadi persoalan berikutnya ditanah air kita Indonesia yang tercinta ini. Konverter kit LPG dan CNG next generation adalah jawaban dari persoalan-persoalan tersebut.

Ada beberapa alasan untuk mengkonversi BBM solar untuk nelayan  ke LPG:

• Sekarang harga LPG lebih murah, dengan terus naiknya harga bbm, konversi ke LPG jadi lebih masuk akal
• Seiring dengan konversi Minyak Tanah ke LPG, sekarang lebih mudah untuk mendapatkan LPG, terutama untuk ukuran 3 Kg.
• Menggunakan LPG lebih baik untuk lingkungan, gas emisi yang keluar dari knalpot mengandung sedikit pulutan. LPG menghasilkan emisi gas Nitrogen Oksida dan CO2 lebih sedikit.
• LPG merupakan bahan bakar yang lebih baik untuk mesin - mesin akan bertahan lebih lama. LPG mengurangi keausan mesin, karena mengandung sedikit karbon.
• Tidak ada perbedaan yang nyata dalam hal kinerja dan kekuatan (performance)
• Kualitas oli akan bertahan lebih lama, pemakaian 6000 km oli tampak masih seperti baru

Sebuah konversi LPG yang baik dengan menggunakan komponen berkualitas, terpasang dengan benar dan sesuai, harusnya membuat kinerja mesin penggerak kapal nelayan seperti ketika nelayan menggunakan mesin diesel .

Sebagai salah satu pilar yang mendukung kemakmuran nelayan BBPI Semarang terus berinovasi dan menggerakan sumber daya yang ada agar konversi BBM ke LPG untuk nelayan mendapatkan hasil yang baik.,

maket kapal perikanan

Ilegal fishing musuh utama kemajuan perikanan

Demikian disampaikan Susi, dalam acara The International Navy, 2nd International Maritime Security Symposium (IMSS) 2015 dengan tema Maritime Confidence Building and Mutual Cooperation For Peace and Prosperity, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Ilwhgal
"Perjalanan 9 bulan sangat mengesankan. Hasilnya, sektor perikanan 8,4% tumbuh. Ekspor tuna naik 80%. Ekspor ikan-ikan naik 240%. Kami ingin memberantas illegal fishing. Sebab illegal fishing itu kendaraan untuk kejahatan lain. Ada perbudakan, ada perdagangan ilegal," jelas Susi.

Susi memaparkan kerugian akibatillegal fishing, di antaranya, konsumsi solar ilegal hingga US$ 10 juta. Karena itu, illegal fishing akan menjadi musuh pertama Susi.

"Illegal fishing betul-betul global enemy. Laut untuk masa depan. Laut sumber protein dunia. Perubahan iklim di hadapan kita. Kita harus memberantasillegal fishing. Kerugian kita tidak hanya ikan, tapi bahan bakar, good governance, dan lainnya," jelas Susi.

"Illegal fishing turut membawa migran beserta perdagangan manusia. Bagaimana bisa tidak peduli soal itu," imbuhnya.
Yah seharus kita menjaga lahan kita. Begitj luas hamparan laut kita membuat negara2 lain ingin memanfaatkannya. 
Untuk pemanfaatannya kita masih terlalu kurang juga. Karena selain ketertinggalan IPTEK juga SDM yang kita persiapkan seperti lulusan2 akedemi perikanan ataupun SUPM yang ada masih enggam untuk bekerja di negeri sendiri. Alasan ketidak tarikan para lulusan perikanan adalah masalah penghargaan yang mereka teeima baik gaji maipun tunjangan nya.
Terus brantas mafia illegal fishing.bumi hanguskan mafia yang ada dipelabuhan perikanan. Dan sejahterakan nelayan kita.tetima kasih bu susi.

tentang aturan pelarangan kepiting bertelur

Kebijakan tentang pelarangan kepiting bertelur sudah sangat tepat. Kepiting bila bertelur maka akan menetaskan puluhan ribu kepiting2 baru. Kalau kita menangkap kepiting yang bertelur bagaimana kelangsungan hidup kepiting itu akan berkelanjutan. Ibaratnya kita telah memotong mata rantai kalau kepiting bertelur masih di berlakukan penangkap.
Selain melakukan pelarangan seharusnya pemerintah juga membuat aturan apabila ada yang melanggar kebijakan
Godaan yang paling besar adalah adanya pemintaan yang tinggi untuk kepiting.jadi selain melarang nelayan untul melaut danmenagkap keiting kita telah ikut dalam pelestarian sumbet daya ikan

ibu susi cuma melestarikan SUMBER DAYA IKAN dan menertibkan peraturan.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan kecewa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, kebijakan Menteri Susi hanya menambah pengangguran dan mengancam kelangsungan industri perikanan.

Anggota dewan dari Fraksi PKB ini mengatakan, selama Menteri Susi menjabat dengan kebijakannya terjadi pengangguran pada berbagai sektor perikanan, bahkan mencapai 637.000 orang. Mereka semua terdampak karena aturan dari KKP yang tidak memihak kepada rakyat.

"Anak buah kapal sekitar 103.000 orang, buruh unit pengolahan ikan sekitar 75.000 orang, pembudidaya dan nelayan kepiting rajungan sekitar 400.000 orang, penangkapan benih lobster 8.000 orang, pembudidaya lobster 1.000 orang dan pembudidaya ikan kerapu sekitar 50.000 orang," ungkapnya di Jakarta, Selasa (15/9). di kutip dari harian merdeka online.
Setiap kebijakan memang ada prlo dan kontra , Bu susi mengeluarkan kebijakan untuk morotarium kapal eks asing semata2 ingin menertibkan. Karena selama ini sumber daya ikan kita telaeh dicuri oleh kapal2 besar. Dan kalau bicara pengangguran. ,  itu bentuk shockterapi sifatnya sementara. BU susi berkeinginan agar Sumber daya ikan tidak hanya di nikmati untuk generasi sekarang. Tetapi agar bisa dinikmati pula oleh anak cucu.

LEBIH BAIK MATI SATU DARIPADA MATI SEMUA. dan setiap kebijakan pasti ada yang merasa dirugikan, Terus Semangat bu menteri. Jadikan nelayan lebih sejahtera